Bojonegoro,Jawa timur— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro telah menyalurkan bantuan keuangan khusus berupa insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada tahun 2026.

Program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap peran pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Siapa dan berapa yang menerima?

Berdasarkan data DPMD, sebanyak 9.610 pengurus lingkungan telah menerima manfaat program ini, terdiri dari 7.623 Ketua RT dan 1.987 Ketua RW yang tersebar di 419 desa di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Program ini menyasar:
Sebanyak 7.623 Ketua Rukun Tetangga (RT).
Sebanyak 1.987 Ketua Rukun Warga (RW).
Total 9.610 pengurus lingkungan.

Tersebar di 419 desa se-Kabupaten Bojonegoro.

Berapa anggarannya?

Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2026 mencapai Rp 23,064 miliar.

Bagaimana mekanisme penyalurannya?

Penyaluran insentif dilakukan sepenuhnya secara non-tunai guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 411.4/237/412.211/2026, proses penyaluran dilakukan dalam satu tahap dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes) melalui Bank Jatim.

Selanjutnya, pembayaran kepada masing-masing Ketua RT dan RW dilakukan setiap bulan melalui sistem Virtual Account (VA) di Bank BPR Bojonegoro setelah mendapatkan rekomendasi dari camat setempat.

Mengapa program ini penting?

Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan DPMD Bojonegoro, Eva Budiarti, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelayan masyarakat di tingkat paling bawah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

“Ini untuk meningkatkan kesejahteraan pelayan masyarakat di tingkat paling bawah.

Bupati dan ibu Wakil Bupati Bojonegoro berharap dengan adanya insentif ini, para Ketua RT dan RW semakin termotivasi untuk mendorong penguatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, dukungan anggaran yang signifikan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pengurus lingkungan, sehingga pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.*(Red)